Logo Kaltara
Arsitektur SPBE
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
 ← Beranda E-Layanan

Arsitektur SPBE

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Jumlah Proses Bisnis
666
Jumlah OPD
41
As-is
626
Metadata Upgrade (to-be)
40

Daftar OPD

OPD Jumlah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 25
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 19
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21
BADAN PENDAPATAN DAERAH 2
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 4
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 11
BADAN PENGHUBUNG 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 9
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 2
BIRO HUKUM 3
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 6
BIRO ORGANISASI 4
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 9
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 3
BIRO PEREKONOMIAN 4
BIRO UMUM 7
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 22
DINAS KEHUTANAN 12
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 18
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25
DINAS KESEHATAN 83
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 24
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25
DINAS PARIWISATA 14
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 11
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20
DINAS PERHUBUNGAN 28
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 32
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 16
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 22
DINAS SOSIAL 18
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30
INSPEKTORAT 5
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8

Sektor Pemerintahan

9 kelompok · klik batang untuk memfilter

Urusan Pemerintahan

15 terbanyak dari 42 · klik batang untuk memfilter

Katalog Proses Bisnis

666 entri
No ID Proses Bisnis Nama Proses Bisnis OPD RAB 3 - Fungsi Status
326 KLTR-DAB 04.03.02.01.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK As-is
327 KLTR-DAB 04.03.04.01 Perlindungan Khusus Anak DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK As-is
328 KLTR-DAB 04.03.04.01.01 Pencegahan Kekerasan Anak DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK As-is
329 KLTR-DAB 04.03.04.01.02 Penyediaan Layanan Anak Perlindungan Khusus DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK As-is
330 KLTR-DAB 04.03.05.01 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Perempuan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL. As-is
331 KLTR-DAB 04.03.05.02 Perlindungan Perempuan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL. As-is
332 KLTR-DAB 04.03.05.02.01 Pencegahan Kekerasan Perempuan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL. As-is
333 KLTR-DAB 04.03.05.02.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Perempuan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL. As-is
334 KLTR-DAB 04.03.05.03 Pelayanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL. As-is
335 KLTR-DAB 04.03.05.04 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Perlindungan Khusus DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL. Metadata Upgrade (to-be)
336 KLTR-DAB 05.01.01.01 Fasilitasi Produk Hukum BIRO HUKUM RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN As-is
337 KLTR-DAB 05.01.01.02 Fasilitasi Pembentukan Perundang-Undangan BIRO HUKUM RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN As-is
338 KLTR-DAB 05.01.01.03 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN As-is
339 KLTR-DAB 05.01.02.01 Fasilitasi Bantuan Hukum BIRO HUKUM RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM As-is
340 KLTR-DAB 05.02.01.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT As-is
341 KLTR-DAB 05.02.01.01.01 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT As-is
342 KLTR-DAB 05.02.01.01.02 Pengadaan Sarpras Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT As-is
343 KLTR-DAB 05.02.01.01.03 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT As-is
344 KLTR-DAB 05.02.01.01.04 Pembentukan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT As-is
345 KLTR-DAB 05.02.02.01 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM Metadata Upgrade (to-be)
346 KLTR-DAB 05.02.02.01.01 Penegakan Peraturan Daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM As-is
347 KLTR-DAB 05.02.02.01.02 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM As-is
348 KLTR-DAB 05.02.03.01 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Penanganan Gangguan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT As-is
349 KLTR-DAB 05.02.03.01.01 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT As-is
350 KLTR-DAB 05.02.03.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT As-is