Logo Kaltara
Arsitektur SPBE
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
← Beranda E-Layanan
← Kembali ke daftar

Layanan Pengawasan Honorarium

Layanan · KLTR-DAL 02.02.01.01

ID Layanan KLTR-DAL 02.02.01.01
Nama Layanan Layanan Pengawasan Honorarium
Status Layanan As-is
Unit Kerja BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Layanan KLTR-DAL 02.02.01
Status Reviu Arsitektur Eksisting
Tujuan Untuk meminimalisir pemborosan anggaran yang disebabkan oleh penerimaan honorarium tim melebihi batasan.
Fungsi Membantu dalam mencegah pemborosan anggaran yang disebabkan oleh penerimaan honorarium tim melebihi batasan yang dapat diminimalisir dan daftar honorarium tim per pegawai yang dapat tercatat melalui sistem berbasis web
Penanggung Jawab Pelayanan Bidang Akuntansi dan Aset
Kementerian/Lembaga Terkait Kementerian Keuangan
Target Layanan Pemerintah
Metode Layanan Elektronik
Potensi Manfaat Memastikan pemberian honorarium yang sesuai dengan ketentuan dan menghindari penyimpangan anggaran.
Potensi Ekonomi Menjamin alokasi dan penggunaan honorarium yang tepat, mengoptimalkan anggaran dan mengurangi kebocoran keuangan.
Potensi Resiko Penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan penggunaan honorarium yang dapat menimbulkan ketidakpuasan.
Mitigasi Resiko Menetapkan pedoman yang jelas untuk penggunaan honorarium, melaksanakan audit internal secara teratur, dan meningkatkan kesadaran akan aturan penggunaan honorarium.
Data Data Honorarium ASN
Aplikasi Sistem Informasi Honorarium
Status Probis As-is
Proses Bisnis Perencanaan Anggaran Daerah
Urusan Pemerintahan (RAB Level 2) RAB.09.02 KEUANGAN
RAL Level 1 RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2 RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3 RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 3 RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
URL -
Penyedia Layanan -
Pengelola Layanan -
Cara Akses Layanan -
Klasifikasi Sistem Esensial
Kontak Permintaan Bantuan Kontak Person Operator :
Waktu Pelayanan Bantuan 24 Jam
Target Pemenuhan Layanan <48 jam
Target Ketersediaan Layanan 8 Jam
Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Diperbarui 14 Oktober 2026